ungu

Selasa, 02 Desember 2014

puisi untuk papa

PAPA
Papa...
Sejenak ku terdiam melihat wajahmu
Wajah yang tak asing lagi bagiku
Wajah yang kini mulai berkeriput
Wajah yang selalu di hiasi senyum manis saat
Mengajariku.....
Papa....
Satu  senyummu dapat di gantikan seribu  tangis dalam hidupku...
Namun seribu tangisku tak dapat digantikan
Satu senyummu.......

Papa...
Walau derajatmu tak setinggi mama, namun...
Kau adalah segalanya,tanpamu apa jadinya aku....
Tuhan....
Satu permintaan ku jangan kau ambil papa
Sebelum kumampu membahagiakannya....

Papa...
Walau kini usiamu sudah rentah di makan usia
Namun itu tak dapat mengalahkan semangat yang
Ada di jiwamu...
Engkau bagaikan pahlawan dimataku...
Terimah kasi atas pengorbanan yang telah kau beriakan
Aku sayang papa sampai akhir hayat ku

I LOVE YOU PA J

Defenisi koperasi menurut beberapa para ahli

Defenisi koperasi menurut beberapa para ahli

No
Tokoh
Tahun
Defenisi
1
Dr. Fay

1980
Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

2
Margaret Digby
1992
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”

3
Moh. Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

4
Margaret Digby


Koperasi adalah kerja sama dan siap untuk menolong.

5
P.J.V. Dooren

Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (corporate).
6
Prof. R.S. Soeriaatmadja

Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nir laba atau dasar biaya
7
Arifinal Chaniago

Koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

8
Said Hamid Hasan
1997 :137
Koperasi adalah Kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
9
UU No. 25
1992
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.


Kesimpulan
Jadi koperasi yaitu badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko


Referensi

Harsono, Y. 2006. Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Widyatama 

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA DAN DI DUNIA

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA DAN DI DUNIA
1)      sejarah perkembangan koperasi di indonesia
Untuk mengetahui perkembangan koperasi di indonesia, sejarah perkembangan koperasi indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ tiga masa ”, yaitu masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan masa orde baru hingga sekarang.
a.       koperasi di indonesia pada masa penjajahan
Di masa penjajahan belanda, gerakan koperasi pertama di indonesia lahir dari inisatif tokoh r. a. wiriaatmadja pada tahun 1986. wiriaatmadja, patih purwokerto ( banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. beliau dengan bantuan e. sieberg, asisten residen purwokerto, mendirikan hulp-enspaar bank. cita-cita wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari wolf van westerrode, pengganti sieberg. mereka mendirikan koperasi kredit sistem raiffeisen.
Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. berdirinya boedi oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). serikat islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan toko koperasi. pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh indonesische studie club yang kemudian menjadi persatuan bangsa indonesia ( pbi ) di surabaya. partai nasional indonesia ( pni ) di dalam kongresnya di jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut“kongreskoperasi”.
            Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :
·         Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal,
·         Akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa belanda,
·         Ongkos materai sebesar 50 golden,
·         Hak tanah harus menurut hukum eropa, dan
·         Harus diumumkan di javasche courant yang biayanya juga tinggi




b.      Koperasi di indonesia pada masa kemerdekaan
Setelah bangsa indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. sesuai dengan tuntutan uud 1945 pasal 33, perekonomian indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan. dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. hal ini sangat sesuai dengan ciri khas bangsa indonesia, yaitu gotong royong.
pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah jawatan koperasi, kementerian kemakmuran. pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan jawatan koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.
      Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi indonesia menjelang pemberontakan g30s / pki. partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.
pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan g30s / pki. pemerintah bertekad untuk melaksanakan pancasila dan uud 1945 secara murni dan konsekuen. kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada atahun 1947 berhasil melangsungkan kongres koperasi i di tasikmalaya, jawa barat.
 Kongres koperasi  menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :
a)      Mendirikan sentral organisasi koperasi rakyat indonesia ( sokri ),
b)      Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi,
c)      Menetapkan pada tanggal 12 juli sebagai hari koperasi.

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya agresi belanda, keputiuasab kongres koperasi i belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. namun, pada tanggal 12 juli 1953, diadakanlah kongres koperasi ii di bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut
1)      membentuk dewan koperasi indonesia ( dekopin ) sebagai pengganti sokri,
2)      menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah,
3)      mengangkat moh. hatta sebagai bapak koperasi indonesia,
4)      segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru.
Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :
a)      Kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah,
b)      Pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi,
c)      Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah.
Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain:
1)      Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi,
2)      Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi,
3)      Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

c.        Koperasi di indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang
Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di indonesia, dibawah kepemimpinan jenderal soeharto. ketetapan mprs no.xxiii membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.

Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang :
Ø  pada tanggal 18 desember 1967, presiden soeharto mensahkan undang-undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti undang-undang no.14 tahun 1965.
Ø  pada tahun 1969, disahkan badan hukum terhadap badan kesatuan gerakan koperasi indonesia (gerkopin).
Ø  lalu pada tanggal 9 februari 1970, dibubarkannya gerkopin dan sebagai penggantinya dibentuk dewan koperasi indonesia (dekopin).
Ø  dan pada tanggal 21 oktober 1992, disahkan undang-undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi indonesia di masa yang akan datang.
Ø  masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi di indonesia cenderung jalan di tempat.

2)      Sejarah perkembangan Koperasi Dunia
Gerakan Koperasi di dunia, di mulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan “KOPERASI PRAINDUSTRI”. Dari sejarah perkembangannya, dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Perancis tahun 1789 yang awalnya ingin menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, ternyata memunculkan hegemoni baru oleh kaum kapitalis. Semboyan Liberte-Egalite-Fraternite (kebebasan-persamaan-kebersamaan) yang semasa revolusi didengung-dengungkan untuk mengobarkan semangat perjuang rakyat berubah tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat Liberte (kebebasan) hanya menjadi milik mereka yang memiliki kapital untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat Egalite dan Fraternite (persamaan dan persaudaraan) hanya menjadi milik lapisan masyarakat dengan strata sosial tinggi (pemilik modal kapitalis).

1.      Perkembangan Koperasi di Prancis
Revolusi Perancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Perancis. Kelahiran koperasi yang didasari oleh adanya penindasan dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat kalangan bawah (buruh) di dalam sistem kapitalisme yang berkembang pesat saat itu, ternyata harus berhadapan pula dengan kelemahan dari dalam koperasi sendiri. Kurangnya modal, kesadaran dan pengetahuan yang rendah dari anggota dan pengurus menyebabkan koperasi sulit berkembang secara pesat. Di sisi lain, ideologi sosialisme yang muncul sebagai reaksi dari kekurangan-kekurangan kapitalisme itu ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk merubah keadaan saat itu

2.      Perkembangn Koperasi di Inggris
Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini di pandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tersebut dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Mereka duduk bersama dan menyusun berbagai langkah yang akan dilakukan sebelum membentuk sebuah satuan usaha yang mampu mempersatukan visi dan cita-cita mereka. Mereka mulai menyusun pedoman kerja dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mereka susun bersama. Walaupun pada awalnya banyak mengalami hujatan, tetapi toko yang dikelola secara bersama-sama tersebut mampu berkembang secara bertahap.
Rochdale Equitable Pioneer’s Cooperative Society, dengan prinsip-prinsip koperasinya :
§  Keanggota yang bersifat terbuka.
§  Pengawasan secara demokratis.
§  Bunga yang terbatas atas modal anggota.
§  Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi.
§  Barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai.
§  Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama dan aliran politik.
§  Barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang asli dan bukan yang rusak atau palsu.
3.      Perkembangn Koperasi di Jerman
Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor yang bernama F. W. Raiffeisen, walikota di Flammersfield. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan-pinjam.
Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raiffesien dapat mendirikan Koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut :
a)      Anggota Koperasi wajib menyimpan sejumlah uang.
b)      Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga.
c)      Usaha Koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat.
d)     Pengurusan Koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah.
e)      Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN:
Perkembangan koperasi di Dunia dan di Indonesia saat ini cukup mengalami kemajuan dan cukup mendorong kemajuan Perekonomian di Dunia dan di Indonesia. Dan mendorong munculnya cita-cita untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih sederajat dimana kekayaan dibagikan secara lebih merata.



DAFTAR SUMBER DAN REFERENSI

http://www.scribd.com/doc/16345527/ Sejarah-Koperasi-Indonesia


Rabu, 07 Mei 2014

tugas softkill

Nama : Hijeriah
Npm   : 14213111
Kelas  : 1EA19


ARTIKEL 1
Inequality pervasive

In Nairobi, more than 60 percent of the population live in slums, some of which lie a stone’s throw away from the city’s most luxurious houses.
 
According to a report (Pulling Apart: Facts and Figures on Inequality in Kenya) by the Nairobi-based Society for International Development (SID), Kenya is the 10th most unequal country in the world in terms of wealth disparities. Of Africa’s 54 states, it is the fifth most unequal.
 
The 2004 report, using UN Development Programme figures, states that Kenya’s richest earn 56 times more than its poorest: the top 10 percent of the population controls 42 percent of the country’s wealth, while the bottom 10 percent own 0.76 percent.

Inequality pervades every aspect of Kenyans’ lives, according to the report, citing enormous disparities -
both in the capital and at national level - in almost every sphere of life: income; access to education, water and health; life expectancy; and prevalence of HIV/AIDS.
 
A person born in the western Nyanza Province, the bedrock of ODM support, can expect to die 16 years younger than a fellow citizen in Central Province, Kibaki’s home turf. Child immunisation rates in Nyanza are less than half those in Central.

Another impoverished region is North Eastern Province. While almost every child in Central attends primary school, only one in three does in North Eastern. More than nine out of every 10 women in North Eastern have no education at all. In Central, the proportion is less than 3 percent. In these two provinces, there is one doctor for 120,000 and 20,000 respectively.

BAHASA INGGRIS
Inequality pervades every aspect of Kenyans’ lives, according to the report, citing enormous disparities -
both in the capital and at national level - in almost every sphere of life: income; access to education, water and health; life expectancy; and prevalence of HIV/AIDS.

BAHASA INDONESIA
Ketimpangan meliputi setiap aspek kehidupan Kenya ', menurut laporan itu, mengutip perbedaan yang sangat besar - baik di ibukota dan di tingkat nasional - di hampir setiap bidang kehidupan: pendapatan; akses ke pendidikan, air dan kesehatan; harapan hidup; dan prevalensi HIV / AIDS.



ARTIKEL 2
Both Myanmar and the US should change
Hillary Clinton, the US Secretary of State, is making a historical visit to Myanmar on Dec. 1-2, 2011.
 Exactly 50 years after John Foster Dulles went to Burma and just after ASEAN leaders let Myanmar chair ASEAN in 2014, Clinton’s visit should not only help Myanmar make political progress but also create momentum to change the US policy toward Myanmar.

“Every ASEAN member state supports Myanmar’s chairmanship [bid]. But please don’t misunderstand this support to mean that development in Myanmar’s [democracy] is now 100 percent perfect because it isn’t. The process is still ongoing,” Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa said after the ASEAN Ministerial Meeting in Nusa Dua, Bali, last week (The Jakarta Post, 16/11). This message is important not only for Myanmar, but also the US government.

US President Barack Obama and all leaders gathering in Bali for the East Asia Summit expressed in their EAS chairman’s statement strong support for the current progress in Myanmar.

The leaders welcomed the significant positive development in Myanmar throughout 2011 and underscored the importance of maintaining strong momentum and continued progress.

Clinton’s visit, therefore, should mark strong US-ASEAN and US-Myanmar relations. In the past few months there have been a flurry of visits of US officials to Myanmar, such as US Deputy Assistant Secretary of State Joseph Yun (May 2011), US Senator John McCain (June 2011), US Special Envoy Derek Mitchell (September, October and November 2011) and Michael H. Posner, assistant secretary, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (November 2011).

However, US Congress insisted in September 2011 on extending trade sanctions against Myanmar by one more year in view of the Myanmar government’s continued human rights violations and suppression of political opposition.

This unfair decision will potentially bottleneck efforts to accelerate the new spirit of the US-ASEAN relations.

On Nov. 18, 2011 the National League for Democracy (NLD), the main opposition group, led by Aung San Suu Kyi, decided to register and rejoin the political process.

Not only should Myanmar change, it is fair to say that it is timely for the US also to shift its policy on Myanmar.

The US should lift all kinds of sanctions and economic embargo slapped on the Southeast Asian nation. ASEAN ministers last January in Lombok asked for the withdrawal of sanctions against Myanmar because the isolationist approach was proved to bring no changes to the country. Instead it aggravated the suffering of people there at grassroots levels.

The US should not play out its own agenda in Myanmar simply to satisfy members of Congress. Again this only shows to the world the US’ inconsistency, vested-interests and miscalculations.

“Relations between our two governments will be eased greatly if we see significant progress in these areas [the release of political prisoners, participation by opposition parties in the political life and on conflicts in ethnic areas]… We look forward to being able to play a more active and supportive role in the Burmese people’s aspirations for human rights and democracy … We will need to see some much more concrete steps in order to lift the sanctions,” said Posner, the assistant secretary of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, in Yangoon on Nov. 5.
Myanmar has proved its domestic consolidation and gradual political changes. But why doesn’t the US want to lift its sanctions on Myanmar?

The new US engagement policy in the Southeast Asia region must calculate a policy of fairness.

Fairness is the new spirit and supported foundation to win the hearts and minds of the Southeast Asian people. Fair treatment, as against “double standards”, is social capital for the US to utilize in its role in the region.

A superior approach, as expressed through “acting like a colonial master” to dictate its will on others will be no longer be helpful and sounds obsolete.

The US needs a smart, new foreign policy formula. It has to build smart public diplomacy to help accelerate public support in the region.

The US should be highly sensitive to the development of a wider East Asian community, and its policy should not only deal with governments but the people in the region.

People-centered, people-driven and people-oriented ASEAN sends an important message to the world that people in the region have freedom and rights to respond and interpret what is understood as fair and unfair as appropriate to them.

Yes. Myanmar still has a lot of homework to do, but if we want to make things fair enough, the US government should also change its sanction policy.

Lift the sanctions on Myanmar without delay. Retaining this policy will not only undermine the US credibility among ASEAN members, but people in the region as well.








BAHASA INGGRIS
Exactly 50 years after John Foster Dulles went to Burma and just after ASEAN leaders let Myanmar chair ASEAN in 2014, Clinton’s visit should not only help Myanmar make political progress but also create momentum to change the US policy toward Myanmar

BAHASA INDONESIA
Tepat 50 tahun setelah John Foster Dulles pergi ke Burma dan hanya setelah para pemimpin ASEAN membiarkan kursi Myanmar ASEAN pada tahun 2014, kunjungan Clinton seharusnya tidak hanya membantu Myanmar membuat kemajuan politik tetapi juga menciptakan momentum untuk mengubah kebijakan AS terhadap Myanmar













ARTIKEL 3
Indonesia should embrace an open economy
Indonesia has just experienced considerable turbulence in the financial markets during which some observers even raised concerns about another financial crisis.

As Indonesia’s currency, bond and equity markets plummeted, a number of economists believed that some policies may have contributed unwittingly to the predicament that Indonesia is currently faced with. This raises an important question for the future — what is the best way for Indonesia to embrace an open economy, yet protect its national interests?

Indonesia has opened its economy over time to the outside world. The capital account has been open for decades, allowing substantial flows of capital portfolio and boosting the development of capital markets. The trade sector has been gradually opened to imports though significant barriers remain. Foreign investors have been allowed to participate in Indonesia’s growth, resulting in a huge influx which has helped build up the country’s manufacturing sector in particular.

The country’s economic boom in the late 1980s and 1990s owed much too foreign investment by multinational companies that used Indonesia as a platform for export production as well as to serve the domestic market. Right after the 1997 economic crisis, foreign investments in the manufacturing, banks and telecommunications industry helped Indonesia to overcome that crisis.

As the economy started to perform well and the number of tourists increased, it created new opportunities for job creation. While it has not always been a good experience, the overall impact of the open economy policy has been good for Indonesia.

As we strive to a higher economic performance, leaving industrial development purely to the vagaries of the free market will not necessarily do the trick. Some state intervention is still needed to encourage the development of local industries that will create opportunities for local entrepreneurs to contribute to Indonesia’s economic growth.

Countries such as Japan, Korea and China have shown us that well-thought-out policies could enhance local industries to be more efficient, globally competitive and not perennially dependent on state subsidies. The question really is how can we structure a state intervention that is aimed at these local industries be delivered precisely?

Another great example is that Malaysia has enjoyed successful economic performance in general. In contrast, its automotive industry had a sad story where state intervention went wrong. In the early 1980s, the government chose to focus on developing an indigenous national car, Proton, and introduced a slew of tariffs and other inward-looking policies which allowed Proton to grow rapidly.

Sheltered from either domestic or foreign competition, Proton was able to edge out the other automotive manufacturers.
However, by 2011, Proton was saddled with huge loss and its cars could not maintain their share even to the local market, while it had failed to gain any traction in export markets. Proton was not able to become a globally competitive company that could survive without government protection even after a nearly 30 years of government support.

As foreign automotive manufacturers shunned Malaysia in favor of Thailand, the latter emerged as one of the major automotive manufacturing hubs in Asia. It could be said that Malaysia’s nationalistic car project was the “best thing” that ever happened for the Thailand automotive sector.

Korea and Japan, however, took a different tactic. They did offer protection against foreign competition and worked hard to build national automobile manufacturers. But Korea’s policy ensured that they have a healthy competition among them and this has forced Korean companies to improve their competitiveness, cost structure, design capability and innovation capacity, while also pressing their supporting parts manufacturers to do the same.

The result is one of the most impressive automotive sectors in the world today. The lesson is clear — competition is vital to encourage companies to constantly improve their efficiency to a point where they could eventually take on global competitors effectively.

Similarly, Indonesia needs to be careful about how to conduct policies on developing indigenous industries. In some cases, even well-intentioned policies could result in a contradictive impact as it was planned. For instance, the authorities recently reversed their rules on allowing unlimited importation quota of live cattle, abandoning the previous policy on annual import quota system to promote the development of a local industry. Subsequently, the policy has caused the price of domestic beef to escalate significantly and created inflationary pressures.

Another example is the 2009 Mining Law, which stipulated a ban on mining firms exporting unprocessed ore from 2014 and requires the firms to build local smelters or to cooperate with smelting companies to process the ore. Mining companies have observed that the lack of power and other infrastructure makes it quite difficult to develop smelters. But this policy, though expected to move in Indonesia up on the value-added ladder, has created uncertainty among investors since 2009.

The lessons from others experiences are clear. Policy should be geared toward first ensuring that the environment will help the development of globally competitive local industries. Creating the right business climate means building the right physical infrastructure so that manufacturers’ costs of transportation are lessened.

A huge focus on skills development is necessary to create a cadre of technically skilled workers who can fill such positions as production supervisors and technical foremen. More controversially, perhaps, Indonesia needs a policy where it judiciously embraces multinational companies that can create a base of competitive components suppliers out of whom bigger national companies can grow.

Once this is in place, Indonesia could pursue policies to prod the development of local companies, even employing protectionist and other policies judiciously as Korea did so successfully.

However, in prodding development through state intervention, policy makers should ensure that protectionist measures and subsidies are time-limited and they should ensure that there is still intense competition domestically so that local companies are always on their toes to keep improving themselves and remain globally competitive.

The writer is vice chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin Indonesia) and president commissioner of PT Panasonic Gobel Indonesia. These are his personal views.

BAHASA INGGRIS
Sheltered from either domestic or foreign competition, Proton was able to edge out the other automotive manufacturers.

BAHASA INDONESIA
Terlindung dari kompetisi baik domestik maupun asing, Proton mampu tepi luar produsen otomotif lainnya.

















ARTIKEL 4
New economic architecture with a human face
Stefan S. Handoyo, Jakarta | Opinion | Mon, May 17 2010, 8:44 AM
The devastating impact of the financial crises on the world’s most vulnerable populations over the last decade has really been a concern shared by governments and citizens from all over the world. The impact of the crisis only shows how globalized and closely interdependent our world has become.
A crisis sometimes brings with it “good things”, a blessing in disguise that is needed to help us reveal
who we actually are and what has gone wrong with what we have done so far. But most often, a crisis can also give birth to all kinds of unwanted events.
Pope Benedict XVI recently observed, “The worldwide financial crisis has, as we know, demonstrated the fragility of the present economic system and the institutions linked to it. It has also shown the error of the assumption that the market is capable of regulating itself, apart from public intervention and the support of internalized moral standards.”
Each economic crisis over the past decade has shown the downside of economic globalization. However, the dynamics of economic globalization often remain difficult to understand in part, because we are caught up in a process that is still developing, and whose outcome is still unclear.
Economic globalization in itself is neither good nor bad, but its impact will depend on decisions made by us. It must be seen as a process, not as an end.
Therefore, governing economic globalization calls for wisdom, not just empirical data on economic growth and fundamentals.
From the perspective of many developing economies, such as Indonesia, globalization must not only focus narrowly on the economic aspects of current global interconnections, which have been broadening and deepening, particularly in the areas of trade and finance.
Experience has shown that market forces, for all their efficiency, can be blind, particularly to the broader dimensions of human welfare and personal security. They also lack sensitivity to the demands of social justice and equality.
Thus, a more comprehensive concern for social issues, such as “human security and development” must also be given necessary attention through cooperation and the promotion of social justice in the process of globalization.
The ugly consequences of focusing (rather narrowly) human development on real GDP growth, personal welfare on efficiency gains and on free and open trade as well as financial flows, has given globalization a bad name.
Rather than bank upon the “genius of the and” (complementation and cooperation), it has allowed the world to be hemmed in by the “tyranny of the or”.
It is either the rich developed economies or the poor developing ones that benefit.
We should not forget that the same world that could find, within a few weeks, trillions of dollars to rescue banks and financial investment institutions, has not yet managed to find 1 percent of that amount for the needs of the hungry — starting with the US$3 billion needed to provide meals for school children who are hungry, or the $5 billion needed to support the emergency food fund of the World Food Programme.
We have also had clear reminders from financial markets in recent years, such as a crisis in the US financial system in 2008, that there is more to a market competitive system than these narrow, strictly economic values and principles.
Indeed, at the bottom of any market competitive system are money and credit, both of which are based essentially on faith and trust. But, these flourish in the final analysis only within an ethical culture, which calls for virtue, and among others, the golden mean and a system of checks and balances.
Thus, self-interest must be balanced by common interest and the invisible hand of markets by the more visible hand of a public regulatory authority.
A new globalization requires a new culture that can orient the changes.
These principles ultimately derive from universal natural law, he said. And thus, “the principles of this ethical order, inscribed in creation itself, are accessible to human reason and, as such, must be adopted as the basis for practical choices.”
On this premise, first, we need to propose a culture based on fundamental principles, such as the universal destiny of earthly goods and the common good, grounded in respect for the dignity of the people and acknowledged as the primary goal of production and trade systems, political institutions and social welfare.
It has become increasingly evident that the common good embraces responsibility to future generations. An essential aspect of globalization is, therefore, the promotion of the principle of solidarity. A global solidarity that must be recognized as a basic ethical criterion for judging any social system and will ensure all peoples can benefit from economic globalization.
Globalization, therefore, needs to be a process guided by a respect for human liberty. A globalization thus oriented by these two principles will result in a harmonious unity of the human family.
Indonesia, as the third-largest democracy in the world after India and the US, can offer a model on how to promote human liberty in a responsible manner in a modern, open and free society.
Being also a country with the largest Muslim population, it is an opportunity for Indonesia to demonstrate to the world that Islam and democracy that respects human liberty is compatible and complementary.
When we talk about Islam we cannot avoid talking about religion that carries a universal moral law needed to guide the process of globalization.
Thus, Indonesia can offer a unique solution to the many problems of globalization by actively proposing the common universal values of world religions as a foundation and source for a more human-friendly process.
It is in this context, the role of — and the compatibility of — religion and politics, faith and democracy, virtues and wealth in Indonesian society are very relevant as a model of a new global economic architecture.
The spiritual dimension is fundamental to converting the model of secular economic globalization into one that has a human face.


BAHASA INGGRIS
Economic globalization in itself is neither good nor bad, but its impact will depend on decisions made by us. It must be seen as a process, not as an end.

BAHASA INDONESIA

Globalisasi ekonomi sendiri adalah tidak baik atau buruk, tetapi dampaknya akan tergantung pada keputusan yang dibuat oleh kami. Ini harus dilihat sebagai suatu proses, bukan sebagai tujuan.

TUGAS ke 4 BAHASA INGGRIS BISNIS 2

As many as one thousand years ago in the southwest, the Hopi and Zuni Indians of North America were building with adobe-sun-baked brick pla...